Memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja secara sukarela sering kali dianggap sebagai langkah yang merugikan bagi karyawan karena tidak adanya uang pesangon seperti korban pemutusan hubungan kerja. Namun, banyak pekerja yang tidak menyadari bahwa terdapat sejumlah hak finansial yang tetap wajib dibayarkan oleh perusahaan meskipun inisiatif berhenti datang dari sisi karyawan. Kurangnya transparansi dari pihak manajemen atau departemen sumber daya manusia sering kali membuat poin-poin krusial ini terabaikan, sehingga pekerja meninggalkan kantor lama tanpa membawa kompensasi yang seharusnya menjadi milik mereka.

Salah satu komponen utama dari hak finansial yang sering dirahasiakan adalah uang penggantian hak yang mencakup sisa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Setiap hari cuti yang tersisa memiliki nilai nominal rupiah yang dihitung berdasarkan upah harian karyawan, sehingga perusahaan dilarang menghapus hak tersebut secara sepihak saat proses pengunduran diri berlangsung. Selain itu, biaya ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja juga merupakan bagian dari kewajiban perusahaan yang sering kali tidak diinformasikan secara terbuka kepada staf.

Bagi mereka yang telah bekerja dengan masa bakti tertentu, terdapat pula hak finansial berupa uang pisah yang besarannya biasanya diatur dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan masing-masing. Uang pisah ini berbeda dengan pesangon, karena fungsinya adalah sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas karyawan selama bertahun-tahun membantu pertumbuhan bisnis perusahaan. Pekerja harus teliti dalam membaca kembali kontrak awal mereka agar tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dana tambahan yang sangat berguna sebagai modal selama masa transisi mencari pekerjaan baru.

Karyawan yang melakukan pengunduran diri secara prosedural sesuai dengan ketentuan one month notice berhak menuntut pemenuhan seluruh hak finansial tersebut tanpa ada potongan yang bersifat denda yang tidak masuk akal. Sering kali, oknum HRD mencoba menahan ijazah atau surat keterangan kerja (paklaring) sebagai alat tawar agar karyawan merelakan hak-hak uang penggantian mereka. Tindakan semacam ini jelas melanggar hukum ketenagakerjaan, karena dokumen pribadi dan hak atas upah yang telah menjadi hak pekerja tidak boleh dijadikan sandera dalam urusan administrasi internal kantor.